Tugas 3

HUKUM TATA PEMERINTAHAN

1. Hukum Tata Pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum baru yang memisahkan diri berdasarkan obyeknya dari ilmu hukum yang lain pada sekitar abad ke-18;

2. Istilah Hukum Tata Pemerintahan dianut berdasarkan kurikulum UGM, sedangkan Universitas lain memakai istilah yang

berbeda, seperti Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN);

3. Pasal 108 UUD 1950 dan Pasal 161 KRIS 1949 menganut istilah Hukum Tata Usaha.

PENGERTIAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN

1. Istilah Hukum Pemerintahan menunjukkan pengertian bagaimanakah alat-alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) melakukan atau melaksanakan pemerintahan, atau melaksanakan fungsinya.

2. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsinya.

3. Administrative Law (Inggeris); Administrtief Recht atau Bestuursrecht (Belanda); Verwaltungrecht (Jerman); Droit Administratif (Perancis).

4. Semua istilah tsb sdh mengandung pengertian negara, sehingga tidsk perlu lagi menambahkan “public”, “publiek”, atau staat.

PERISTILAHAN DI BELANDA

a. Istilah administratief recht mengandung pengertian administrasi, yakni administrare atau besturen;

b. Besturen mengandung pengertian fungsional dan struktural;

c. Fungsional bestuur berarti fungsi pemerintah, sedangkan institusional/struktural bestuur berarti keseluruhan organ pemerintah;

d. Lingkungan bestuur adl lingkungan di luar lingkungan regelgeving dan rechtspraak.

e. Van Wijk/Konijnenbelt: administratief recht, bestuursrecht semuanya bersangkut paut dgn administrare, dgn besturen;

f. Administratief recht atw bertuursrecht meliputi peraturan2 yg bersangkut paut dgn pemerintah, namun tdk semua peraturan yg menyangkut pemerintahan termasuk lapangan hukum administrasi;

g. F.A.M. Stroink: administratief recht berisi peraturan2 yg berhubungan dgn administrasi, administrasi sama artinya dgn bestuur, dgn dmkian administratief recht disebut juga bestuur recht. Bestuur dapat diartikan pula sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yg tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan.

ISTILAH ADMINISTRASI NEGARA

1. Dwight Waldo: tdk ada definisi yg tepat utk public administration.

2. Public Administration adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan;

3. Public Administration merupakan seni dan manajemen yg dipergunakan utk mengatur urusan negara;

4. Felix A. Nigro, administrasi negara adalah: kesemua yg ada dalam lingkungan pemerintahan; meliputi ke-3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupkan sebagian dari proses politik; dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat; sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Bintoro Tjokroamidjojo, Ilmu Administrasi Negara adl:

Suatu studi mengenai bagamana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenagatenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H. Litchfield);

Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (Dwight Waldo);

Kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening);

Ilmu yg mempelajari pelaksnaan dari politik negara (Arifin Abdurachman).

SIMPULAN PERISTILAHAN

Arti administrasi dalam HAN tidsk sama dengan arti administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Hal tersebut dapat membingungkan mereka yg mempelajari masing-masing ilmu itu secara sepihak. Oleh karenanya agar HAN mencari istilah lain, alternatifnya adalah istilah Hukum Tata Pemerintahah;

Arti administrasi dalam HAN sudah mengandung makna pemerintah(an). Oleh karena itu bidang hukum ini tdk perlu menambah atribut negara, shg cukup dgn sebut Hukum Administrasi.

KAITAN HAN DENGAN PEMERINTAHAN

HAN berkaitan dengan perhatian yg luas terhadap keputusan-keputusan yg bersifat umum, yakni rencanarencana, peraturan-peraturan kebijaksnaan, juga peraturan pemberi kuasa (wewenang);

Perhatian tersebut lebih terarah pada suatu pendekatan aturan-aturan yg sah dari sudut pandang hukum administrasi (sebagaimana badan pemerintahan yg lain, aturan-aturan yg menimbulkan akibat-akibat hukum yg konkret seperti, bagaimana redaksinya, bagaimana akibat hukumnya, dsb), dan bukan suatu pendekatan dari sudut hukum politik tata negara (apa kaitan dengan politik dari peraturan-peraturan itu, bagaimana kaitan aturan-aturan itu terhadap kedudukan dari badan-badan politik dan kedudukan pembuat UU);

KAITAN POLITIK DENGAN

PEMERINTAHAN

a. Kaitan pada Trias Politika, saat sekarang masih

berlaku hanya secara terbatas, memungkinkan

menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan;

b. Politik: menjalankan pemerintahan dan menetapkan

UU, secara singkat mengeluarkan printah-perintah,

mengatur arah;

c. Pemerintahan: mengurus plaksanaan perintah/tugastugas.

Dengan kata lain, pemerintahan mengabdi pada

kekuasaan politik;

d. Unsur pengabdian dari pemerintahan dapat ditelusuri

kembali dari bahasa Latin “administrare” yg berarti

mengurus urusan sebagai suatu penugasan dari orang

lain. Karena itu timbul istilah sepert administrasi utk

organisasi pemerintahan dan hukum administrasi utk

hukum pemerintahan.

PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan dalam rangka hukum

administrasi digunakan dalam arti

“pemerintahan umum” atau “pemerintahan

negara”;

2. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua

pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi

pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di

lain pihak dalam arti “organisasi

pemerintahan” (kumpulan dari kesatuankesatuan

pemerintahan);

BENTUK-BENTUK PENGUASA (A.M.DONNER)

Pemelihara Ketertiban: pada tingkat pertama, adalah

pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur;

Pengelola Keuangan: melalui pajak-pajak, pungutan-pungutan

lain, PAD, dll. Pihak penguasa menjadi yg terkaya dan paling

boleh dipercaya dalam negara;

Tuan Tanah: penguasa juga memperoleh kesempatankesempatan

yuridis utk merampas tanah atau menggunakan

tanah dgn tujuan membatasi kepentingan umum dan pungutan

pajak;

Pengusaha: beberapa kegiatan hanya dapat dilakukan penguasa

karena sifatnya atau karena UU. Contoh: pertahanan,

pekerjaan umum, polisi, pemadam kebakaran, peredaran mata

uang, pendidikan, penyediaan air minum, energi, pos, telepon,

angkutan umum, dan pengadilan. Dengan UU, ada jaminan

bahwa pemberian jasa utk kepentingan Umum.

PEMERINTAHAN SEBAGAI BADAN ORGANISASI INTERN

a. Pemerintah: bertanggung jawab atas pengeluaran biaya

yg sangat besar, bagi pengaturan jutaan PNS dan

harta milik yg banyak jumlahnya serta utk

pembentukan dan pemeliharaan hukum pada bidangbidang

yg sangat banyak yg menjadi urusan

pemerintah; Oleh karena itu, organisasi intern ini

merupakan persoalan tersendiri bagi politik dan

pemerintahan umum;

b. Pemerintahan Intern: berbentuk segala macam aturanaturan

organisasi, keputsan-keputusan pengangkatan

dan pemberhentian, aturan-aturan dan keputusankeputusan

mengenai kedudukan hukum PNS, keputsankeputusan

tentang bidang pengawasan para pegawai yg

kedudukannya lebih tinggi terhadap yg lebih rendah,

dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa antara

PNS.

KESATUAN-KESATUAN PEMERINTAHAN

a. Pribadi dan Dewan-dewan yg ditugaskan utk

melaksanakan wewenang yg bersifat hukum publik

(badan-badan pemerintahan); Suatu badan hanya

memiliki wewenang jika diberikan wewenang secara

eksplisit (jelas) disahkan menurut UU;

b. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yg sesuai

dan berdasarkan hukum yg telah didirikan dan oleh

karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam

pihak pemerintah (jawatan umum). Badan-badan hukum

tersebut mempunyai wewenang atas nama negara

melakukan tindakan-tindakan hukum menurut hukum

perdata;

c. Kategori pemerintahan: para PNS yg telah diangkat

oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yg

dgn mereka, pemerintah telah menandatangani kontrak

kerja.

DEFINISI HUKUM ADMINISTRASI

1. J.M. Baron de Gerando: obyek hk administrasi adalah

peraturan-peraturan yg mengatur hubungan timbal

balik antara pemerintah dan rakyat;

2. J. Oppenheim: hukum administrasi adalah keseluruhan

ketentuan yg mengikat alat-alat perlengkapan negara,

baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan

menggunakan kewenangan ketatanegaraan;

3. J.H.A. Logemann: hukum administrasi meliputi

peraturan-peraturan khusus, yg di samping hukum

perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara

orang negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.

DEFINISI HAN, E. UTRECHT

a. HAN (hukum pemeritahan): menguji hubungan hukum

istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat

(ambtsdrager) administrasi negara melakukan tugas

mereka yg khusus;

b. HAN: adalah hukum yg mengatur sebagian lapangan

pekerjaan administrasi negara;

c. Lapangan Administrasi Negara: gabungan jabatanjabatan,

aparat administrasi yg di bawah pimpinan

pemerintah melakukan pekerjaan pemerintah, fungsi

administrasi, yg tidak ditugaskan kepada badan-badan

pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan

persekutuan hukum daerah yg masing-masing diberi

kekuasaan untuk, berdasarkan inisiatif sendiri,

memerintah sendiri daerahnya

DESKRIPSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Van Vollenhoven: Untuk sebagian hukum

administrasi negara merupakan pembatasan thd

kbbasan pmtah, jp mrpkan jaminan bagi mereka

yg harus taat kepada pemerintah, akan tetapi

untuk sebagian besar hukum administrasi

mengandung arti pula, bahwa mereka yg harus

taat kepada pemerintah menjadi dibebani

berbagai kewajiban yg tegas bagaimana dan

sampai dimana batasnya, dan berhubungan

dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang

pemerintah menjadi luas dan tegas;

2. A.V. Dicey: memandang hukum administrasi

sebagai suatu bentuk diskriminasi hukum antara

pemerintah dan rakyat.

DESKRIPSI HAN (VAN WIJK, KONIJNENBELT, P. DE HAAN)

Mengatur sarana bagi penguasa utk mengatur

dan mengendalikan masyarakat;

Mengatur cara-cara partisipasi warganegara

dalam proses pengaturan dan pengendalian

tsb;

Perlindungan hukum (rechtsbescherming);

(HAN Belanda) menetapkan norma-norma

fundamental bagi penguasa utk pemerintahan

yg baik (algemene beginselen van behiirlijk

bestuur).

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM LAPANGAN HUKUM

1

2, 4, 6

3, 5, 7

7. Hukum

Pidana materiil

5. Hukum

Administrasi

Materiil

3. Hukum

Perdata

Materiil

6. Hukum

Pidana Formal

4. Hukum

Administrasi

Formal

2. Hukum

Perdata Formal

1. Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara)

HUBUNGAN HUKUM ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

a. Dalam melakukan fungsinya, alat perlengkapan negara

dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yg

disebut hubungan hukum;

b. Pertama, hubungan hukum antara alat perlengkapan

negara yg satu dengan alat perlengkapan negara yg

lain;

c. Kedua, hubungan hukum antara alat perlengkapan

negara dengan orang perseorangan (para warga

negara), atau dengan badan-badan hukum swasta

(private);

d. Kedua jenis hubungan hukum inilah yg menjadi obyek

Hukum Tata Pemerintahan.

ISI DARI HUKUM TATA PEMERINTAHAN

1. Oleh karena yg menjadi obyek dari Hukum Tata

Pemerintahan adalah hubungan hukum di atas, maka

isinya adalah:

2. Pertama, aturan-aturan hukum yg mengatur dengan

cara bagaimanakah alat-alat perlengkapan negara itu

melakukan tugasnya; ini yg menimbulkan hubungan

hukum jenis pertama;

3. Kedua, aturan-aturan hukum yg mengatur hubungan

antara alat perlengkapan negara (pemerintah) dengan

para warganya;

4. Tetapi tidak semua perbuatan alat perlengkapan

negara (pemerintah) diatur berdasarkan hukum tata

pemerintahan, karena yg diatur hanya di lapangan

pekerjaan alat-alat perlengkapan administrasi negara.

HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DALAM HUKUM TATA PEMERINTAHAN

a. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga negara

yg timbul berdasarkan undang-undang:

b. Pertama, secara langsung, dalam arti tanpa perantara

perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi negara;

c. Kedua, secara tidak langsung, dalam arti bahwa

meskipun hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah

ditentukan oleh undang-undang, tetapi untuk dapat

timbulnya hak-hak dan kewajiban itu masih diperlukan

adanya perbuatan atau tindakan dari alat-alat

perlengkapan administrasi negara; perbuatan tersebut

merupakan perbuatan khusus atau istimewa dari alatalat

perlengkapan administrasi negara, bentuknya

antara lain adalah: ketetapan, izin, dispensasi, konsesi,

dan lain-lain.

PERBUATAN ALAT-ALAT ADMINISTRASI NEGARA

Dari sekian banyak perbuatan alat-alat perlengkapan

administrasi negara dapat digolongkan menjadi

inkonkreto :

Pertama, perbuatan-perbuatan dua yg tergantung pada

kebutuhan, tempat, keadaan pada suatu waktu, yg oleh

karena itu tidak dapat diatur sebelumnya, seperti:

pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan lain-lain;

Kedua, perbuatan (yg tanpa pembentukan) aturan-aturan

hukum inkonkreto, dan perbuatan-perbuatan aturanaturan

hukum inkonkreto ini dilaksanakan oleh alat-alat

perlengkapan administrasi negara berdasarkan wewenang

yg diberikan kepadanya oleh suatu aturan hukum

inabstraktio; aturan-aturan hukum inkonkreto yg

dibentuk oleh alat-alat perlengkapan administrasi negara

berdasarkan kekuasaan atau wewenang yg diberikan

kepadanya oleh aturan hukum yg lebih tinggi tingkatannya

itu disebut ketetapan (beschikking).

MAKNA ADMINISTRATIVE LAW

a. Keeton dalam bukunya “The Elementary Principle of

Jurisprudence”, administrative law punya tiga makna:

b. Pertama, peraturan-peraturan yg dibuat oleh pembentuk

undang-undang, yg mengenai negara dalam keadaan aktif,

dalam arti bahwa bagian-bagian dari organisasi negara itu

bergerak melakukan tugasnya;

c. Kedua, peraturan yg bukan dibuat oleh pembentuk

undang-undang, akan tetapi oleh badan-badan

administrasi;

d. Ketiga, droit administratif (Prancis), untuk menonjolkan

adanya Regim Administratif, adanya exclusivisme

mengenai hukum Badan-badan Administrasi dan Pegawai

Administrasi sedemikian rupa, sehingga pejabat-pejabat

administrasi itu diadili sendiri oleh pengadilan sendiri

(pengadilan administrasi).

 

 

Daftar Pustaka:

http://infoartikl.blogspot.com/2013/01/hukum-tata-pemerintahan.html

Tugas 4

Perkembangan Penduduk : Dunia dan Indonesia

Keseimbangan Lama dan Baru 

Keseimbangan lama dan baru adalah ketika reit kematian dan kelahiran dari penduduk suatu wilayah masing-masing berada pada tingkat yang tinggi, sehingga perkembangan jumlah penduduk sangat lambat, bahkan untuk sebagian besar periode jumlah kelahiran tak banyak berbeda dengan jumlah Kematian. Fluktuasi reit Kematian yang besar sering terjadi, sementara reit kelahiran relatif stabil pada tingkat yang tinggi. Keseimbangan yang lama penduduk suatu negeri pada hakikatnya menunjukkan fase sebelum mulainya transisi demografi dari penduduk negeri yang bersangkutan.

Keseimbangan baru berarti keadaan di mana reit kelahiran dan Kematian berada pada tingkat yang rendah. Borrie membedakan masyarakat ke dalam tiga (3) tipe, yaitu: masyarakat yang tidak mengontrol fertilitas atau mortalitas secara efisien, masyarakat yang tidak mengontrol fertilitas tetapi sedang mengalami penurunan reit Kematian, dan masyarakat yang mengontrol fertilitas dengan cara yang sangat efisien dan mempunyai harapan hidup rata-rata yang panjang. Proses menuju ke keseimbangan baru setelah terganggunya keseimbangan lama dalam arti turunnya reit Kematian (adalah mulai turunnya reit Kematian) adalah mulai turunnya reit kelahiran.

Suatu masyarakat yang berada pada keseimbangan baru (kelahiran rendah-kematian rendah) berarti masyarakat yang bersangkutan telah melalui fase transisi demografi. Banyak negara-negara industri mulai mengalami turunnya reit-reit kelahiran dalam abad ke-19.

Angka-angka Perkembangan Penduduk Dunia pada Berbagai Periode

Bagi hampir keseluruhan periode adanya manusia di bumi, reit perkembangan penduduk tahunan dunia hampir-hampir mendekati nol. Kemajuan pesat dalam perkembangan jumlah manusia paralel dengan penemuan-penemuan besar yaitu penemuan sistem pertanian, mulai kehidupan perkotaan dan perdagangan, pengendalian kekuatan-kekuatan non-manusiawi, dan revolusi teknologi.

Perkembangan penduduk yang cepat sedang terjadi di negara-negara berkembang. Di kawasan negara-negara berkembang tidak saja menonjol ciri reit perkembangan penduduk yang cepat, tetapi juga di kawasan tersebut dijumpai sejumlah negara-negara raksasa ditinjau dari segi jumlah penduduk. 

 

Perkembangan Penduduk Jawa Abad Ke-19  

 Indonesia, sekali pun untuk Jawa, informasi atau data demografi abad ke-19 yang tersedia sangat terbatas. Bahkan informasi yang sangat dasar seperti angka-angka jumlah penduduk sering merupakan sumber perdebatan. Para ahli pada umumnya berpendapat adanya under enumeration bagi angka-angka jumlah penduduk resmi awal abad ke-a19. Namun angka-angka tersebut seperti angka "sensus" Raffles masih dipandang bermanfaat. Bahkan ada penulis-penulis yang walaupun mengakui angka Raffles terlalu rendah sebagai penduduk Jawa di permulaan abad ke-19, telah mengambil data "sensus" Raffles tersebut sebagai starting point.

Breman berpendapat bahwa angka-angka pertambahan penduduk Jawa pada abad ke-19 atas dasar angka-angka resmi lebih tinggi daripada kenyataan yang sesungguhnya walaupun dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya dan dengan masyarakat praindustri lainnya, Jawa mengalami pertambahan penduduk yang sangat cepat.

Alasan-alasan terpenting yang umumnya dikemukakan untuk menerangkan perkembangan penduduk cepat di Jawa berkisar pada:

1.      Terjadinya perbaikan tingkat hidup dari penduduk pribumi;

2.      Meluasnya pelayanan kesehatan; kongkritnya adalah introduksi vaksinasi cacar; dan

3.      Perwujudan ketertiban dan perdamaian oleh pemerintah Belanda.  

Perkembangan penduduk dihubungkan dengan meningkatnya pengaruh sistem pemerintah kolonial Belanda terhadap berbagai lapangan kehidupan. Ungkapan-ungkapan seperti ekspansi statis dan kemiskinan berbagi,  patut pula disebut dalam rangka memahami perkembangan penduduk di Jawa.

Penduduk Indonesia di Abad ke-20

Dalam zaman sebelum Indonesia sebelum merdeka, pengumpulan data jumlah penduduk yang lebih seksama mencakup seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 1920 yang dikenal sebagai Sensus Penduduk 1920. Sesudah itu berlangsung lima kali pengumpulan data penduduk melalui sensus yaitu satu kali sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1930, dan empat kali setelah Indonesia merdeka masing-masing pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990. Data jumlah penduduk dari keempat sumber ini cukup dapat dipercaya.

Dalam masa 60 tahun terakhir antara 1930-1990 jumlah penduduk Indonesia hampir menjadi tiga (3) kali lipat. Suatu percepatan perkembangan penduduk telah terjadi di Indonesia dalam jangka waktu lima (5) dekade terakhir hingga tahun 1980. Namun pada periode 1980-1990 reit perkembangan penduduk Indonesia secara keseluruhan telah menurun menjadi sekitar 2,0 persen per tahun. Reit perkembangan penduduk tahunan yang sedang berlangsung dewasa ini lebih rendah di Jawa dibandingkan dengan kebanyakan pulau-pulau lain di luar Jawa.



Daftar Pustaka:
http://sopyanasauri.blogspot.com/2012/11/sejarah-perkembangan-penduduk-dunia-dan.html

Tugas 2

• Arti urbanisasi

Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Dengan demikian urbanisasi adl suatu proses dengan tanda tanda sebagai berikut :
1. Terjadinya arus perpindahan penduduk dri desa kekota
2. Bertambah besarnya jumlah tenaga karja
non agraria disektor sekunder ( industry ) dan sector tersier ( jasa).
3. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota
4. Meluasnya pengaruh kota didaerah pedesaan mengenai segi ekonomi social, kebudayaan dan psikologis

• Pengertian Urbanisme

 Dalam kepustakaan geografi pandangan seorang geografiwan terhadap “urbanisasi” ini ialah sebuah kota sebagai sesuatu yang integral, dan untuk memiliki pengaruh atau merupakan unsure yang dominan dalam system keruangan yang lebih luas tanpa mengabaikan adanya jalinan yang erat antara aspek politik, social dan aspek ekonomi dengan wilayah disekitarnya. 





Daftar Pustaka:

http://sidodolipet.blogspot.com/2009/12/urbanisasi-dan-urbanisme.html

Tugas 1

Arti Keluarga

Keluarga adalah tempat kita lahir dan tumbuh, tempat  dimana kita bisa saling berbagi satu sama lain dan menjadi tempat dimana orang-orang yang kita sayangi berkumpul dan sebuah keluarga harus memiliki rasa saling memiliki, saling percaya, saling menghormati, saling melindungi satu sama lain, tempat dimana setiap anggotanya bisa mengembangkan potensi dasar yg dimiliki setiap anggotnya.

                Keluarga terdiri atas dua orang atau lebih yang disatukan oleh sebuah ikatan perkawinan dan hidup dalam satu rumah yang dibawah asuhan kepala rumah tangga, dan keluarga juga bisa menjadi tempat dimana kita mencurahkan permasalahan yang tak bisa terselesaikan, keluargalah yang memberikan pengaruh besar tehadap pertumbuhan anak, disisi lain keluarga juga bisa menjadi tempat bernaung setiap anggotanya yang apabila mereka merasa kesepian maka keluarga lah yang akan selalu ada disisi setiap anggotanya.

                Di dalam keluarga juga harus memliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, kewajiban bagi setiap anggota keluarga untuk menciptakan suasana hangat dan nyaman di dalam rumah, dan peran orang tua adalah yang paling penting untuk terciptanya sebuah keluarga yang selalu bahagia dan disini suasana keluarga akan tentram dimana ketentrraman sebuah keluarga akan diperlukan untuk mengembalikan tenaga yang telah dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota keluarga memiliki peranan penting masing-masing yang akan membantu keharmonisan keluarga tersebut.